Palembang, Gajahmatinews.com
Puluhan purnawirawan TNI dan pensiunan PNS di lingkungan Kodam II/Sriwijaya mendatangi Kantor DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (18/2/2026).
Massa yang tergabung dalam Koalisi Purnawirawan Korban Penipuan Tanah Kavling ini menuntut kepastian hukum atas program pengadaan lahan yang telah mangkrak selama lebih dari seperempat abad.
Para peserta aksi menyatakan telah melunasi pembayaran tanah tersebut sejak puluhan tahun silam melalui pemotongan gaji maupun setoran tunai. Namun, hingga kini fisik tanah yang dijanjikan tak kunjung diserahkan.
Perwakilan massa, Letkol (Purn) Johnson Munthe mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya penanganan kasus ini. Menurutnya, dana yang disetorkan merupakan hasil dedikasi selama masa dinas yang seharusnya menjadi jaminan hari tua.
”Kami sudah menunggu lebih dari 25 tahun. Uang itu adalah hasil keringat dan pengabdian kami kepada negara, tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” tegas Johnson di hadapan awak media.
Johson mendesak DPRD memanggil Pangdam II/Sriwijaya untuk memberikan penjelasan transparan. Selain itu, meminta tim independen mengusut dugaan penggelapan dana oleh oknum pelaksana.
“Jika lahan tidak tersedia, kami menuntut pengembalian dana sesuai nilai pasar saat ini, bukan nilai nominal puluhan tahun lalu. Kami juga meminta jaminan agar para purnawirawan yang sudah lanjut usia tidak mendapat intimidasi atau kriminalisasi selama memperjuangkan haknya,” katanya.
Aksi yang berlangsung tertib ini diterima oleh Sekretaris Komisi I DPRD Sumsel Abdullah Taufik, dan Anggota Komisi I Nasrul Halim. Pihak legislatif berjanji tidak akan tinggal diam dan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
”Kami telah menerima aspirasi ini secara resmi. Rencananya, usai Lebaran, kami akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk jajaran Kodam II/Sriwijaya dan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk duduk bersama mencari solusi,” ujar Abdullah Taufik.
Persoalan ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan ratusan purnawirawan yang berharap mendapatkan hak mereka di masa pensiun. Massa menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga titik terang ditemukan. *
