Komisi Informasi Berperan Strategis Jembatani Pemerintah dan Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi Publik

RAKORNAS---Pelaksanaan Rapat Koordinasi RAKORNasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia di Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026).

Palembang, Gajahmatinews.com

Gubernur Sumatera Selatan Dr H Herman Deru menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menutup akses terhadap informasi yang menjadi hak masyarakat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri sekaligus menyambut pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia di Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11). Kegiatan tersebut mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”.

Menurut Herman Deru, Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperluas wawasan para pemangku kepentingan mengenai peran strategis Komisi Informasi sebagai mitra pemerintah sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi.

Ia menilai, meskipun saat ini akses informasi telah tersedia melalui berbagai saluran, belum tentu seluruh masyarakat mengetahui tata cara memperoleh informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sosialisasi harus terus diperkuat agar masyarakat memahami hak-haknya dalam mendapatkan informasi publik.

“Jangan coba-coba menutup informasi, karena ada undang-undang yang mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Pemerintah juga harus semakin sadar bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Herman Deru berharap Rakornas tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat tata kelola informasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia juga menilai bahwa semakin sedikitnya sengketa informasi dapat menjadi salah satu indikator semakin baiknya pelaksanaan keterbukaan informasi oleh pemerintah.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penyebaran informasi sekaligus memperkuat pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk semakin adaptif, terbuka, dan proaktif dalam menyediakan informasi kepada publik.

Menurutnya, praktik pembatasan penyebaran informasi seperti yang pernah terjadi pada masa lalu sudah tidak relevan di tengah kemajuan teknologi dan semakin luasnya akses masyarakat terhadap berbagai sumber informasi.

Karena itu, Herman Deru turut menekankan pentingnya penguatan fungsi kehumasan pemerintah. Humas pemerintah dituntut mampu bersaing dalam hal kecepatan, kreativitas, dan metode penyampaian informasi, termasuk dalam menghadapi perkembangan komunikasi yang melibatkan influencer maupun pihak swasta.

Ia mengingatkan agar informasi pemerintah tidak disajikan secara kaku atau hanya menampilkan aktivitas dan sosok pejabat. Sebaliknya, program, kebijakan, dan capaian pembangunan harus dikemas secara lebih menarik, komunikatif, serta mudah dipahami sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Informasi pemerintah harus bisa menjangkau masyarakat. Jangan hanya menampilkan kegiatan, tetapi bagaimana pesan dan manfaat dari program pemerintah itu benar-benar sampai kepada publik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru juga menyampaikan kebanggaannya karena Sumatera Selatan dipercaya menjadi tuan rumah Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia. Ia menyambut hangat kehadiran para peserta dari berbagai daerah dan berharap forum nasional ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan keterbukaan informasi publik.

Selain itu, Herman Deru menyampaikan perkembangan positif sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya produk unggulan daerah. Salah satunya adalah produksi pempek yang meningkat hingga dua kali lipat. Saat ini, sekitar 7 ton pempek dikonsumsi di dalam kota, sedangkan 7 ton lainnya didistribusikan ke luar daerah setiap harinya.

Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi bukti bahwa potensi ekonomi daerah, khususnya produk UMKM, terus tumbuh dan memiliki peluang pasar yang semakin luas.

Melalui Rakornas ini, Herman Deru berharap terbangun komitmen bersama antara Komisi Informasi dan pemerintah untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan mendorong Komisi Informasi untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan, program, dan capaian pembangunan kepada masyarakat.

Menurutnya, perubahan pola komunikasi di era digital menuntut pemerintah untuk menyesuaikan strategi penyampaian informasi. Jika dahulu televisi dan radio menjadi saluran utama penyebaran informasi, kini masyarakat, khususnya generasi muda, lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok.

Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif agar informasi dan keberhasilan program pemerintah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam mengoptimalkan penyebarluasan informasi, termasuk mengenai capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menyampaikan informasi, kebijakan, dan program Presiden kepada masyarakat hingga ke tingkat bawah. Selain persoalan penyampaian informasi, tantangan lainnya adalah maraknya disinformasi serta dominasi algoritma platform digital yang turut memengaruhi persepsi publik. #hms

Pos terkait