Reses di SMK Madyatama Palembang, Dewan Tampung Usulan Toilet dan Pengangkatan Guru PPPK

RESES---Anggota DPRD Sumsel Dapil I foto bersama guru dan siswa seusai reses di SMK Madyatama Palembang, Senin (16/11/2026).

Palembang, Gajahmatinews.com

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) I menyerap aspirasi masyarakat dalam reses Masa Sidang VII Tahun 2026 di SMK Madyatama Palembang, Senin (16/11/2026). Aspirasi yang mengemuka mencakup fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.

Kegiatan dipimpin Koordinator Dapil I, Chairul S Matdiah, SH, MHKes, dari Fraksi Demokrat. Turut hadir anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, SSos (Fraksi Golkar), Firmansyah Hakim, SH (Fraksi Nasdem), Ir Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Toha, SAg (Fraksi PKS), dan Abdullah Taufik, SE, MM (Fraksi Gerindra).

Dalam sambutannya, Chairul mengatakan reses menjadi kesempatan bagi anggota dewan untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan mendengarkan persoalan yang harus diperjuangkan melalui lembaga legislatif. Seluruh aspirasi, termasuk dari guru dan siswa SMK Madyatama, akan ditampung dan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel agar dapat diakomodasi pemerintah provinsi.

“Pada reses ini, aspirasi Bapak, Ibu, dan para siswa akan kami tampung dan disampaikan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa diakomodasi oleh Bapak Gubernur Sumsel. Namun, apabila nantinya belum dapat direalisasikan, kami mohon maaf,” ujar Chairul.

Chairul juga menjelaskan tiga fungsi utama DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, fungsi legislasi, yakni membentuk peraturan daerah (Perda) bersama gubernur, menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahun, serta mengajukan dan membahas rancangan Perda.

Kedua, fungsi anggaran, yaitu membahas dan menyetujui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan gubernur. Ketiga, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, peraturan gubernur, penggunaan anggaran, dan program yang ditetapkan dalam APBD. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD juga berwenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur.

Dalam dialog bersama pihak sekolah, muncul pertanyaan mengenai status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Chairul menyatakan persoalan tersebut menjadi perhatian dan menjelaskan adanya rencana perubahan status kepegawaian melalui mekanisme yang akan ditetapkan pemerintah.

“Untuk aspirasi guru dari SMK Madyatama, adanya usulan untuk menjadi guru PPPK itu akan kami sampaikan,” katanya.

Terkait permintaan bantuan untuk kebutuhan sekolah, Chairul menyarankan pihak sekolah menyiapkan proposal resmi agar aspirasi tersebut dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Senada dengan itu, Aryuda Perdana Kusuma menegaskan setiap aspirasi dalam kegiatan reses akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD.

“Setiap kali kami melaksanakan reses, seluruh aspirasi masyarakat kami catat dan sampaikan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan berproses di Badan Anggaran. Kami di DPRD menjadi jembatan untuk menyampaikan dan memperjuangkan keinginan masyarakat,” katanya.

Aryuda juga meminta sekolah segera menyampaikan proposal jika membutuhkan bantuan, baik untuk perbaikan fasilitas maupun pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

“Di sini tadi ada permintaan bantuan pembangunan toilet. Kami akan menampung dan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Yang pasti, seluruh aspirasi ini akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan,” katanya

Kepala SMK Madyatama Palembang Hendra Firdaus mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sumsel Dapil I yang telah menyerap aspirasi di sekolahnya.

“Kami di sini meminta bantuan pembangunan toilet. Kami berharap aspirasi kami ini dapat direalisasikan oleh Bapak Ibu DPRD Sumsel Dapil I,” katanya. #jay

Pos terkait