Palembang, Gajahmatinews.com
Walikota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diberikan secara transparan, selektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Hal itu disampaikannya dalam Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD. Kegiatan ini menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai narasumber.
Menurut Ratu Dewa, sosialisasi ini penting untuk menyamakan persepsi semua pihak tentang mekanisme dan ketentuan hibah, karena selama ini masih ditemukan perbedaan pemahaman di lingkungan pemerintah daerah.
Ratu Dewa menjelaskan, hibah bukan hak yang otomatis diterima setiap tahun. Penganggarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah belanja wajib dan prioritas pembangunan terpenuhi, termasuk Standar Pelayanan Minimal serta alokasi wajib untuk pendidikan dan infrastruktur.
Ia menambahkan, ruang fiskal Kota Palembang yang terbatas menuntut setiap usulan hibah
dipertimbangkan secara cermat.
“Setiap rupiah APBD adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus memberi manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Mekanisme dan jadwal usulan
Seluruh usulan hibah harus disampaikan tertulis kepada Wali Kota pada tahap perencanaan, dengan tembusan ke perangkat daerah terkait. Usulan harus lebih dulu tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS hingga penganggaran dalam APBD.
Untuk Tahun Anggaran 2028, pengusulan dimulai pada Desember 2026 melalui penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah. Forum perangkat daerah dijadwalkan paling lambat berlangsung akhir Februari 2027.
Selain tepat waktu, setiap proposal harus lengkap, jelas, terukur, dan memiliki peruntukan spesifik sesuai kebutuhan nyata. Penerima juga wajib memenuhi persyaratan administrasi dan legalitas, termasuk ketentuan bagi instansi vertikal serta badan dan lembaga pengusul.
Ratu Dewa mengingatkan bahwa hibah tidak dapat digunakan untuk belanja operasional seperti honorarium, perjalanan dinas, dan alat tulis kantor. Hibah juga tidak bersifat rutin atau berkelanjutan, sehingga kegiatan penerima harus dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Perangkat daerah yang ditunjuk diminta mengevaluasi usulan secara objektif dari sisi legalitas, administrasi, dan kesesuaian dengan sasaran pembangunan daerah. Evaluasi harus profesional, bebas konflik kepentingan, dan tidak disertai janji hibah di luar mekanisme yang berlaku.
Seluruh tahapan, mulai dari pengajuan, evaluasi, penganggaran, hingga penyaluran, harus dicatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Hibah hanya dapat disalurkan setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani. Penerima wajib menggunakan dana sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyampaikan laporan pertanggungjawaban, dan mengembalikan sisa dana ke Kas Daerah.
Ratu Dewa menyebut tertibnya pengelolaan hibah juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), serta tindak lanjut rekomendasi KPK dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Karena itu, ia menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama Bapperida, BPKAD, dan Inspektorat, menyusun alur kerja yang jelas. Alur itu mencakup penerimaan proposal, verifikasi, batas waktu pengusulan, hingga penyampaian hasil evaluasi kepada pengusul.
Pemkot Palembang berharap seluruh penerima maupun calon penerima hibah memahami aturan secara menyeluruh, sehingga pemberian hibah berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.
Penerima dan pemberi hibah harus selaras
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Dr Drs Agus Fatoni, MSi, menekankan pentingnya keselarasan aturan antara penerima dan pemberi hibah.
Menurut Fatoni, penerima hibah harus mengajukan proposal yang merinci kebutuhan penggunaan dana, dan penggunaannya nanti harus sesuai proposal. Pemberi hibah kemudian memverifikasi sebelum menetapkan. Penerima juga bertanggung jawab penuh atas dana yang diterima, sehingga dana tersebut menjadi objek pemeriksaan.
Dalam pertemuan itu, Fatoni juga mengapresiasi opini yang cukup baik dari lembaga pemeriksa seperti BPK dan auditor lainnya. Pertemuan ini sekaligus bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, DPRD, dan organisasi kemasyarakatan.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fatoni mengimbau pemerintah daerah terus mengoptimalkan pendapatannya. Ia memaparkan lima strategi utama peningkatan PAD, intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), digitalisasi, dan inovasi.
Melihat besarnya potensi Palembang, Fatoni berharap seluruh elemen bergerak bersama mengoptimalkan PAD. #hms
