Palembang, Gajahmatinews.com
Dalam dunia hukum, menerima Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk seorang klien biasanya disambut dengan senyum kemenangan oleh sang pengacara. Tugas profesional selesai, klien bebas dari jerat status tersangka. Namun, pemandangan berbalik 180 derajat terjadi di ruang kerja Chairul S Matdiah, belasan tahun silam.
Ketika surat SP3 atas nama kliennya, H Nur Alam Nangtjik (Mantan Direktur Utama Dana Pensiun Sriwijaya/Dapensri), dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan saat itu, Andi Syarifuddin, SH, Chairul justru terduduk dan meneteskan air mata.
Bukan karena ia tidak profesional, melainkan karena nurani jurnalis dan sisi kemanusiaannya berkecamuk hebat di balik jubah toga hitam yang ia banggakan.
Peristiwa ini bermula pada masa kepemimpinan Nur Alam Nangtjik sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Sriwijaya. Beliau menjabat sejak sebelum tahun 1996 hingga November 2000. Selama masa itu, dana pensiun milik pekerja PT Pusri diduga digunakan untuk membeli aset di luar peruntukannya.
Kasus yang bergulir sepanjang tahun 2001 hingga 2005 ini sempat membuat publik Palembang geger. Dana pensiun milik pekerja PT Pusri yang bernilai fantastis ditaksir merugikan negara hingga Rp200 miliar, diduga dialihkan untuk pembelian aset di luar peruntukannya, yakni sebuah hotel mewah di Bali dan deretan ruko di Batam.
Pembelian aset tersebut diduga menggunakan uang dana pensiun PT Pusri, yang seharusnya dikelola untuk jaminan hari tua para pekerja. Ketika laporan masuk ke Kejaksaan Tinggi Sumsel, publik Palembang langsung gaduh. Dana pensiun bukan uang mainan. Itu titipan masa tua ribuan pekerja.
Perkara ini ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan selama kurun 2001 hingga 2005. Nilai kerugian yang ditaksir mencapai sekitar Rp200 miliar.
Namun pada akhirnya, penyidikan dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3.
Keputusan itu dikeluarkan oleh Kajati Sumsel Andi Syarifuddin, dengan alasan bukti belum cukup untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Gelombang protes tak terbendung.
Kabar SP3 langsung menjadi headline di media lokal Palembang. Harian Sriwijaya Post menurunkan judul besar: “SP3 Dana Pensiun Pusri Picu Kemarahan Pekerja”. Liputan di dalamnya menyorot aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sumsel, dengan poster bertuliskan “Jangan Jual Masa Tua Kami”.
Sementara itu, Lintas Sumatera menurunkan editorial yang menyebut keputusan SP3 sebagai tamparan bagi rasa keadilan pekerja Pusri. Editorial itu mempertanyakan transparansi penyidikan dan mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan supervisi.
Radio-radio lokal juga ramai dengan perbincangan. Talk show pagi hari dipenuhi telepon masuk dari pensiunan Pusri yang bertanya, apakah uang mereka masih aman.
Beberapa tokoh LSM seperti Lembaga Bantuan Hukum Palembang ikut bersuara, menyebut SP3 sebagai bentuk kemunduran pemberantasan korupsi di daerah.
Di warung kopi dan pabrik, perbincangan serupa terjadi. Para pekerja Pusri merasa dikhianati. Mereka sudah memotong gaji setiap bulan untuk dana pensiun, tapi hasilnya justru kabur entah ke mana.
Di tengah pusaran konflik itulah Chairul S Matdiah berdiri sebagai benteng hukum Nur Alam Nangtjik. Ia bekerja siang dan malam, membolak-balik berkas, mengumpulkan bukti, dan berargumen di hadapan penyidik demi memastikan hak-hak hukum kliennya terlindungi secara objektif.
Chairul berada di tengah tarik-menarik antara kepentingan hukum, tekanan publik, dan kebijakan kejaksaan. Ia melihat kasus ini sebagai cermin buram pengelolaan dana amanah di Indonesia.
Secara hukum formal, Chairul berhasil. Kejati Sumsel menghentikan penyidikan karena dinilai tidak cukup bukti untuk melangkah ke tahap penuntutan di pengadilan. Namun, saat memegang lembaran kertas SP3 tersebut, dada Chairul terasa sesak.
”Saya menangis waktu itu. Bukan karena saya sombong atau bangga menang sebagai pengacara karena bisa mendapat SP3,” kenang Chairul S. Matdiah dengan tatapan mata menerawang mengingat memori tersebut.
”Saya menangis karena mendengar jeritan hati para pekerja. Di luar sana, ada ribuan buruh dan pensiunan Pusri yang cemas, bingung, dan bertanya-tanya ke mana uang masa tua yang mereka sisihkan dari keringat setiap bulan,” ujar Chairul dengan mata berkaca-kaca.
“Sebagai kuasa hukum Nur Alam yant di SP3, saya sudah berjuang siang malam mengumpulkan bukti, mendampingi tersangka, dan berargumen di hadapan penyidik. Ketika SP3 turun, saya merasa bukan hanya klien saya yang menang bisa di SP3 oleh Kajati, tapi menangis jeritan uang pensiun dibelikan aset,” katanya.
Bagi Chairul, profesi pengacara bukan sekadar membela tanpa batas, melainkan seni menegakkan hukum dengan tetap merawat empati. Kliennya berhak mendapatkan kepastian hukum, namun di sisi lain, nasib para pekerja yang kehilangan jaminan hari tua adalah tragedi kemanusiaan yang nyata.
Kini, bertahun-tahun setelah kasus itu mengetuk pintu nuraninya, Chairul yang juga dikenal sebagai anggota DPRD Sumatra Selatan sekaligus tokoh masyarakat, menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran moral terbesar dalam hidupnya. Kisah ini pula yang ia abadikan sebagai salah satu bab paling emosional dalam buku biografinya, Di Balik Toga Hitam.
”Dana pensiun itu titipan suci. Itu bukan milik direksi, bukan milik pengurus, dan bukan uang mainan. Itu hak mutlak pekerja untuk menyambung hidup saat fisik mereka tak lagi kuat bekerja. Makanya, saya selalu berpesan kepada siapa pun, terutama para pejabat dan pengusaha. Kalau pegang dana orang lain, jaga seperti kita menjaga nyawa sendiri,” tegas Chairul.
Bagi advokat senior Palembang ini, hukum di dunia bisa saja menemui jalan buntu dan berhenti di meja penyidik melalui selembar kertas SP3. Namun, pertanggungjawaban moral tidak akan pernah selesai.
”Kadang hukum formal berhenti di SP3, tapi nurani kita tidak bisa berbohong. Pegang dana orang lain, maka kita memegang tanggung jawab moral yang besar, bukan cuma di hadapan hukum manusia, tapi langsung di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” tutup Chairul dengan nada bergetar penuh penekanan.
Kisah dari masa lalu ini menjadi pengingat abadi di Bumi Sriwijaya bahwa di balik ketegasan hukum dan hitamnya jubah toga, harus selalu ada ruang untuk air mata empati dan keadilan bagi mereka yang lemah.
Kasus dugaan korupsi dana pensiun PT Pusri adalah salah satu perkara yang paling membekas dalam karier Chairul S Matdiah sebagai kuasa hukum. Bukan hanya karena nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, tapi juga karena perkara ini mempertemukannya dengan kenyataan pahit bahwa hukum kadang berhenti sebelum rasa keadilan tuntas.
Analisis Hukum: Mengapa SP3 Bisa Keluar
Secara hukum, SP3 bisa diterbitkan jika ditemukan tiga kondisi. Yakni, tidak cukup bukti untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana dan perkara dihentikan demi hukum, misalnya karena tersangka meninggal dunia.
Dalam kasus Dana Pensiun Pusri, alasan yang dipakai adalah poin pertama, bukti belum cukup. Namun keputusan ini tetap kontroversial karena transaksi pembelian hotel dan ruko nyata terjadi, dan nilainya fantastis.
Bagi Chairul, SP3 adalah pengingat bahwa pembuktian dalam perkara korupsi sangat berat. Tanpa bukti kuat dan saksi yang konsisten, perkara sebesar apa pun bisa mentok di tengah jalan.
Kasus Dana Pensiun Pusri meninggalkan tiga pelajaran penting. Pertama, transparansi pengelolaan dana pensiun wajib hukumnya. Pekerja berhak tahu ke mana uang potongan gajinya diinvestasikan.
Kedua, pengawasan independen harus diperkuat Tidak boleh hanya mengandalkan pengurus internal. Ketiga, SP3 bukan akhir segalanya. Jika ada bukti baru, perkara bisa dibuka kembali.
Bagi Chairul, perkara ini menjadi bahan introspeksi. Ia selalu menekankan satu prinsip kepada klien dan juniornya. Pegang dana orang lain, maka pegang juga tanggung jawab moral di hadapan hukum dan di hadapan Tuhan. *
